MODUL BERBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE BARU

MODUL

BERBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE BARU

OLEH

KELOMPOK II

~            ANNISA

~            DEVINA NOOR LATIFAH

~            ERINA AULIA

~            NUR’MEIDA AZIZAH

~            RINA

XII IPA 1

MAN BARITO UTARA

TAHUN 2017

Berbagai Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

Kebijakan Pemerintah orde baru

Orde Baru menganut system pemerintahan berdasarkan Trias Politika yaitu adanya pemisahan kekuasaan di pemerintahan yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.Ciri-ciri pokok Kebijaksanaan Pemerintah Orde Baru Sistem politik Orde Baru disokong oleh lima Undang-Undang Politik yaitu : Undang-Undang No.1/1975 (Pemilu), Undang-Undang No.2/1975 (Susunan dan Kedudukan MRP, DPR dan DPRD), Undang-Undang No.3/1975 (Partai Politik dan Golkar), Undang-Undang No.5/1985 (Referendum), dan Undang-Undang No,8/1985 (Ormas) .

Ø Membentuk kabinet Ampera

1.     Dibentuk                  : 28 Juli 1966

2.    Tugasnya                  : Dwi Dharma , yaitu  meningkatkan stabilitas ekonomi

3.    Programnya             : Catur Karya, meliputi

a)  Memperbaiki kehidupan rakyat

b)  Melaksanakan pemilu

c)   Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

d)  Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme

1.  Kebijakan Politik Luar Negeri

        Usaha yang  dilakukan untuk memperoleh kepercayaan internasional adalah

a.    Kembali ke politik luar negeri yang bebas aktif , sesuai Tap MPRS No. XII/MPRS/1966

b.    Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

Ketika orde baru memegang pemeintahan , DPR-GR mendesak pemerintahab supaya indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB sebelum persidangan umum tahun 1966. Setelah menginggalkan PBB sejak  7 Januari 1965, keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia. Adam Malik , menjadi ketua Sidang Umum PBB untuk sidang tahun 1974

c.     Indonesia menghakhiri konfortasi dengan Malaysia.

Pemerintahan Orde Baru berupaya memoerbaiki hubungan politik dengan malaysia . Normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia . tersebut berhasil dicapai dengan di tandatanganu Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966 . persetujuan normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia merupakan hasil perundingan di bangkok (29 Mei – 1 Juni 1966) . perundingan di lakukan wakil perdana Menteri / menteri Luar Negeri Indonesia , Adam Malik . perundingan telah menghasilkan persetujuan yang di kenal sebagai persetujuan bangkok.

d.    Indonesia memulihkan Hubungan Diplomatik dengan Singapura.

Hubungan Indonesia dengan Singapura membaik pada Tahun 1973.

e.     Pembentukan Hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Pada tanggal 1 oktober 1967 pemerintan orde baru membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

f.     Indonesia Ikut membentuk organisan ASEAN

Latar Belakang pembentukan ASEAN adalah persamaan yang di miliki oleh adanya beberapa persamaan yang dimiliki oleh bangsa bangs di kawasan Asia Tenggara , di antara nya:

1.     Persamaan letak geografis yang berada diwilayah Asia Tenggara.

2.    Persamaan budaya yang berinduk pada rumpun melayu Austronesia

3.    Persamaan nasib dan sejarah yang sama sama pernah dijajah bangsa barat

4.    Persamaan kepentingan untuk mencapai kemajuan dalam bidang sosial. Ekonomi , dan budaya

g.    Indonesia Menerima integrasi Timor Timur

Timor timur merupakan sebuah  wilayah wilayah bekas koloni Portugis yang kemudian bergabung dengan indonesi pada masa orde baru (17 Juli 1976) dan di jadikan sebagai perofinsi ke – 27. Namun pada masa Reformasi tepatnya 19 oktber 1999 , Timor timur melepaskan diri dan menjadi negara merdeka dengan nama Timor Laste

h.    indonesia menjadi Anggota dalam berbagai Organisasi Internasional

Pemerintahan indonesia masa orde baru juga aktif dalam

1.      Organisasi kerjasama islam (OKI) .

2.     Inter – Gavormenmental Group on indonesia (IGGI)

3.     GATT di ubah menjadi Word Trade Organization (WTO) tanggal 15 April 1994

4.     Asia pasific Economic cooperation ( APEC)

2. Kebijakan Politik Luar Negeri

a.      Kebijakan Ekonomi

Berdasarkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1966 ditetapkan tentang usaha menanggulangi Kemerosotan ekonimi melalui skala prioritas yaitu,

1.     Pengendalian lajui inflansi

2.    Pencukupan kebutuhan pangan

3.    Rehabilitas prasarana ekonomi

4.    Peningkatan ekspor

5.    Pencukupan kebutuhan sandang

       Langkah- langkahnya sebagai berikut

1.     Pembentukan tim ekonomi

2.    Stabilitas dan rehabilitas ekonomi

Pemerintah berhasil membendung laju inflansi pada akhir tahun 1967-1968 , tetapi bahan kebutuhan pokok melonjak naik . sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil sebab kenaikan harga bahan bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat di kendalikan pemerintah.

3.    Kerjasama luar negeri.

a.    Petemuan tokyo (19-20 september 1966.)

b.    Pertemuan amsterdam (23-24 Februari 1967)

4.  Pelaksanaan pembangunan

Pembangunan jangka panjang  tahap pertama telah di laksanakan sejak tanggal 1 april 1969 dan berakhir tanggal 31 maret 1994 meliputi pelita I sampai dengan Pelita V. Pembangunan jangka panjang tahap kedua di mulai dengan 1 april 1994 dan di perkitakan berakhir pada  tanggal 31 maret 2019.

a.   Pelita I (1 april 1969 – 31 Maret 1974

Yang sukses di bidang

1.     Bidang Indrustri

2.    Bidang perhubungan

3.    Bidang pertanian

4.    Bidang pendidkan

b.   Pelita II (1 april 1974-31 maret 1979)

Yang di arahkan pada penapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi , stabilitas nasional dan pemerataan pada sektor pertanian dan peningkatan indrustri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

c.   Pelita III (1 april 1979 -  31 maret 1984)

Yang menitik berat pada pembangunan di sektor pertanian yang menuju swasembada pangan dan meningkatkan indrustri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

d.  Pelita IV(1 april 1984 – 31 maret 1989)

Hasil yang telah dicapai ialah

1.     Swasembada pangan

2.    Keuarga berencana (KB)

3.    Pembangunan perumahan

e.     Pelita V ( 1 april 1989 – 31 maret 1994)

Yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dari pemningkatan perdagangan luar negeri sehingga dapat menigkatkan nilai ekspor indonesia di bandingkan sebelumnya. Serta pada sektor pertanian dan indrustri

f.     Pelita VI (1 april 1994-31 maret 1999)

Pada pelita ini pertumbuhan sangat terganggu dengan adanya krisis moneter yang melanda asia tenggara.

5.  Swasembada pangan

Sejak awal berkuasa pemerintah menitik beratkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah pengembangan persyaratan utama kestbilan ekonomi dan politik .sektor ini berkembang setelah pemerintah membangun berbagai prasarana peranian seperti irigasi dan perhubungan , teknologi pertanian , hingga penyuluhan bisnis . pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang di beri nama Bulog ( Badan Urusan Logistik). Merupakan sebuah prestasibesar  mengingat Indonesia Pernah menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an.

Arah kebijakan pemerintah adalah pembangunan segala bidang . Kerja Kabinet Ampera ternyata dapat menekan laju inflansi menjadi 120% dan 650% pada tahun 1967, ekonomi yang terjadi pada masa orde baru ternyata memberi dampak .

Dampak positif meliputi

1.     Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

2.    Swasembada beras

3.    Menurunya angka kematian

Sedang dampak negatifnya meliputi

1.     Pencemaran lingkungan hidup

2.    Perbedaan ekonomi yang mencolok antardaerah dan kelompok dalam masyarakat

3.    Terjadinya konglomerasi dan bisnis dengan budaya korupsi ,kolusi , dan nepotisme (KKN)

3. Kebijakan Politik Dalam Negeri

a.   Pemilihan Umum Dan Penyederhanaan Partai Politik

      Pelaksanakan pemilihan umum . sejakhingga jatuh , pemerintahan orde baru telah melaksanakan enam kali pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali .

b.   Dwifungsi ABRI

c.    Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila (P4)

      Pelaksanaan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalamn Pancasila) atau Eka Prasetia Pancakarsa yang bertujuan agar Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam  kehidupan sehari-hari . Hal ini dikuatkan dengan ketetapan MPR No.II/.MPR/1978.

d.   Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi , bukan Presiden . dalam hal ini presiden bertanggung jawab kepada MPR .

e.    Penyegaran DPR-GR yang bertujuan menumbuhkan hak – hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan yang ada dalam masyarakat . Komposisi anggota DPR terdiri dari wakil wakil partai politik dan golongan karya

f.     Melakukan penyederhanaan partai politik . pada masa Orde Lama , terjadi ketidak stabilan politik karena ada banyak partai politik . Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan untuk  mengurangi jumlah partai partai Indonesia

     Pada Tahun 1973 diadakan Fusi fusi partai politik. Fusi partai politik dalam dua tahap berikut.

1.     Tanggal 5 Januari 1963 kelompok NU , Parmusi , PSSI , dan Perti menggabungkan diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

2.    Tanggal 10 Januari 1963 , kelompok Partai Katolik , Perokindo , PNI , dan IPKI menggabungkan diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

     Dengan adanya fusi partai politik selanjutnya di Indonesia terbentuk tiga organisasi politik yaitu PPP,PDI, Dan Golongan Karya (terdiri dari k elompok organisasi profesi).

        

4.   Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan

         Dengan perkembangan ekonomi yang meningkat ,maka akan mempengaruhi peningkatan dalam kehidupan sosial masyarakat seperti ,

1.     Standar kesehatan yang lebih baik

2.    Program wajib belajar bagi anak usia sekolah

3.    Semakin rendahnya jumlah mamsyarakat yang buta huruf

4.    Pengendalian angka pertumbuhan penduduk melalui program KB

5.    Pemerintah mengontrol pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film G 30 S/PKI diputar TVRI setiap tahun pada tanggal 30 September. Pemerintah menginginkan sebagai pengingat  terhdap bahaya laten PKI dan memuja kepahlawanan Jenderal Soeharto dan film lain adalah Janur Kuning

6.    Pemerintah mendukung Kirap Remaja Indonesia yaitu : Parade Keliling Pemuda Indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) sejak tahun 1989. Mereka menjelajahi desa-desa di Indonesia dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa, membersihkan rumah ibada,  menanam pohon serta membersihkan makam serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni.

7.    Pemerintah menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi yang sangat penting. Departemen Penerangan mengharuskan setiap media masa memiliki SIUPP dan mengendalikannya secara ketat melalui Undang-Undang Pokok Pers No12 Tahun 1982 dan media yang melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.
Untuk mengendalikan mahasiswa gerakan mahasiswa maka diberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada tahun 1978.

Daftar pustaka
http://gndevinanl.blogspot.co.id/2018/02/modul-berbagai-kebijakan-pemerintahan.html

http://adhye-story.blogspot.com/2012/05/makalah-politik-orde-lama-dan-orde-baru.html

http://sokhi95.blogspot.com

http://www.katailmu.com/2013/05/reformasi.html

om/2013/04/makalah-mengenai-orde-lama-orde-baru.html

http://arvynirmala.blogspot.com/2013/01/masa-orde-lama-orde-baru.html

http://pemerintahanordebaru.blogspot.com/

Sjarif Usman, “Mengapa Rakyat Indonesia Mendukung Presiden Soekarno”, Hal. 40-41.

Sjarif Usman,  “Mengapa Rakyat Indonesia Mendukung Presiden Soekarno”, Hal. 43.

“Indonesia Pada Masa Orde Baru”, Erlangga, Hal. 3.

“Indonesia Pada Masa Orde Baru”, Erlangga, Hal. 5-6.

“Indonesia Pada Masa Orde Baru”, Erlangga, Hal. 7.

* http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru
* http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
* http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru

REFERENSI BUKU SEJARAH PROGRAM IPA KELAS 11 SEMESETER II

REFERENSI BUKU SEJARAH PROGRAM IPA KELAS 12 SEMESETER I

Terima kasih sudah berkunjung semoga bermanfaat dan Insya Allah Berkah ...
~saran & komentar sangat membantu....